Malaysia Mengalami Kesulitan dalam Menyetop Impor Sampah Plastik dari Eropa

Meskipun pemerintah Malaysia telah berkomitmen untuk mencegah negara tersebut menjadi tempat pembuangan sampah global, Malaysia tetap menjadi pengimpor sampah plastik kedua terbesar dari Uni Eropa (UE) di dunia.

Statistik Terkait:

• ImPORtasi Sampah Plastik: Jumlah sampah plastik yang diimpor dari UE meningkat 35% dari tahun 2022 ke 2023, dengan lebih dari seperlima material tersebut ditujukan ke tempat pembuangan sampah di Malaysia.

• PengimPORtir Utama: Selain Malaysia, Indonesia dan Vietnam juga termasuk dalam negara-negara pengimpor sampah Eropa terbesar.

• Kebijakan UE: UE akan melarang ekspor sampah plastik ke negara di luar OECD, termasuk Malaysia, mulai pertengahan 2026 untuk mencegah pengiriman material berbahaya yang tidak dapat didaur ulang dengan baik.

Reaksi dan Kritik:

• Pengakuan dan Kritik: Larangan UE dianggap sebagai pengakuan atas bahayanya ekspor sampah plastik, namun kritik muncul terkait peningkatan jumlah pengiriman sampah plastik ke Asia dan dugaan sikap munafik dalam mengatasi masalah di dalam negeri.

• Dampak di Asia Tenggara: Negara-negara Asia Tenggara telah mengimpor lebih dari 100 juta ton sampah setiap tahunnya, dengan Malaysia menjadi salah satu pengimpor utama setelah China melarang sebagian besar impor pada 2018.

Perspektif dan Perdebatan di Malaysia:

• Manfaat Ekonomi vs. Dampak Lingkungan: Daur ulang dipandang sebagai kunci untuk mengurangi limbah, namun infrastruktur pengelolaan sampah yang kurang memadai dan masalah pembakaran menyebabkan keprihatinan akan polusi dan emisi gas rumah kaca.

• Peraturan dan Penegakan Hukum: Malaysia dan UE diharapkan untuk memperkuat regulasi guna mencegah perdagangan limbah ilegal dan memastikan limbah beracun tidak diperdagangkan kembali. Penegakan hukum yang lebih ketat dan keterlibatan otoritas yang kompeten menjadi sorotan utama.

Meskipun langkah-langkah diambil untuk mengurangi dampak negatif ekspor sampah plastik, tantangan dalam meningkatkan daur ulang yang efektif dan mengurangi polusi lingkungan membutuhkan kerja sama lintas negara dan konsistensi dalam penegakan regulasi.