SPD Meminta Formulir C Hasil Pilkada Dicetak Ulang, Begini Respons KPU

Peneliti dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Dian Permata, menyatakan bahwa Formulir C1 dalam hasil penghitungan suara Pilkada melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menurutnya, terdapat kesalahan cetak pada formulir tersebut, khususnya terkait penggunaan istilah pemilih yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Pilkada.

Pelanggaran yang Ditemukan

• Kesalahan Terminologi: Istilah DPT (daftar pemilih tetap), DPTb (daftar pemilih tambahan), dan DPK (daftar pemilih khusus) tidak konsisten digunakan oleh KPU seperti yang diamanatkan dalam UU Pilkada.

• Perbedaan Istilah DPK: Istilah DPK, yang seharusnya hanya untuk pemilu yang melibatkan 5 jenis pemilihan termasuk pilpres dan pileg, salah menggunakan dalam konteks Pilkada.

• Rekomendasi Istilah: Dian merekomendasikan penggunaan istilah “daftar pemilih pindahan (DPP)” sesuai dengan Pilkada daripada DPK, dan menyatakan kekhawatiran jika kesalahan tersebut menciptakan polemik.

Penyimpangan dalam Form C1

• Contoh Kasus: Terdapat penggunaan istilah DPK untuk Pilkada pada Form C1 di Banten, yang juga termasuk dalam Peraturan KPU.

• Dampak Kesalahan: Dian menegaskan bahwa kesalahan terminologi seperti ini, jika tidak segera diperbaiki, dapat mengganggu seluruh rangkaian proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada 2024.

Tuntutan dan Solusi

• Dian mendesak agar KPU mencetak ulang Form C1 secara nasional untuk menghindari kebingungan di tingkat penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

• Ia menekankan bahwa aturan yang seharusnya mengikat adalah UU Pilkada, bukan Peraturan KPU.

Tanggapan KPU

Terkait hal ini, Komisioner KPU RI, Idham Kholik, menegaskan bahwa Form C1 sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.